Dalam sambutannya, Jihan Nurlela menegaskan bahwa LKKS memiliki peran sangat vital dan strategis sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial. Menghadapi berbagai tantangan sosial serta keterbatasan anggaran daerah saat ini, ia berharap LKKS mampu menghadirkan program yang adaptif, efektif, dan tepat sasaran melalui koordinasi yang kuat dan sinergi yang kokoh.
Ia menyoroti potensi besar yang dimiliki Provinsi Lampung, yakni adanya 228 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang tersebar di seluruh 15 kabupaten/kota. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan kekuatan yang harus terus diperkuat lewat kerja sama, inovasi, dan penyusunan program kerja yang terarah, agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“LKKS harus mampu menjadi ujung tombak pelayanan sosial di daerah masing-masing, sekaligus memperkuat semangat gotong royong, kepedulian, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat,” tegas Jihan Nurlela.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung saat ini menempatkan pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program strategis, mulai dari penguatan ekonomi desa, hilirisasi potensi wilayah, hingga penyelenggaraan pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing warga.
Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan tersebut, LKKS diminta merancang dan menjalankan program sosial yang mendukung pemberdayaan kelompok masyarakat rentan, penguatan kapasitas keluarga prasejahtera, serta peningkatan budaya kepedulian sosial secara berkelanjutan.
Wakil Gubernur juga mengajak seluruh pengurus dan anggota LKKS untuk bekerja secara efektif, terukur, dan berorientasi pada solusi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dunia usaha, relawan sosial, dan seluruh elemen masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari angka pertumbuhan semata, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan keadilan, kepedulian, dan kesejahteraan yang nyata,” ujarnya.
Melalui pelaksanaan rapat program kerja ini, Pemerintah Provinsi Lampung menaruh harapan besar agar lahir berbagai gagasan segar dan langkah konkret. Hal ini diharapkan dapat semakin memperkuat fondasi pembangunan sosial, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.
(Red)
