Dalam kesempatan tersebut, Bupati Riyanto didampingi oleh jajaran OPD terkait, antara lain Tenaga Ahli Bupati Prof. Dr. Ir. Achmad Subagio, Kepala Dinas Perikanan Supendi, S.E., M.M., Kepala Dinas Pertanian Maryanto, S.P., Kepala Dinas PUPR Ir. Ahmad Syaifudin, S.T., M.T., Kepala Dinas Kopdagprin Sulistiyo Ningsih, S.E., M.M., serta Sekretaris Bapperida Siti Rahmah, S.I.Kom., M.M.
Rombongan diterima langsung oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Plt. Sekjen KKP, serta para pejabat eselon I lainnya, seperti Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya, Dirjen PSDKP, dan Dirjen PDSPKP beserta jajarannya.
Dalam paparannya, Bupati Riyanto menyampaikan berbagai program prioritas Pemkab Pringsewu di bidang perikanan air tawar. Program tersebut meliputi pengelolaan perikanan budidaya, penyediaan sarana prasarana, monitoring kesehatan ikan, hingga pendampingan dan pelatihan bagi pembudidaya.
"Kami juga memprogramkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, mulai dari penerbitan izin usaha skala mikro, bantuan legalitas kelompok, pembinaan mutu, hingga bantuan sarana pengolahan," ujar Bupati.
Selain memaparkan program, Riyanto Pamungkas juga memaparkan potensi besar yang dimiliki Kabupaten Pringsewu. Luas lahan potensial untuk perikanan mencapai sekitar 1.300 hektare, dengan lahan yang bisa dimanfaatkan seluas 1.070,32 hektare, namun baru dimanfaatkan sekitar 49%.
Pringsewu memiliki 45 embung dan 19 sungai, dengan Kecamatan Pagelaran yang telah ditetapkan sebagai Kampung Perikanan Budidaya Ikan Nila. Saat ini terdapat sekitar 4.500 pembudidaya ikan dengan produksi mencapai 34,5 ton per hari.
"Produksi harian terdiri dari 18 ton lele, 6,5 ton nila, 6 ton patin, 2 ton mas, dan 2 ton gurame. Hasil tangkapan ini dipasarkan tidak hanya di dalam daerah, tetapi juga hingga ke Bandar Lampung, Palembang, bahkan Jakarta," jelasnya.
Dengan potensi tersebut, kebutuhan pakan ikan di Pringsewu juga cukup besar, mencapai 44,35 ton per hari atau sekitar 16.187 ton per tahun. Melalui pertemuan ini, diharapkan adanya dukungan dan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada.
(Zainal)
