Pringsewu – ztv.co.id – Sejak diterapkannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintah pada Januari 2025, sejumlah sekolah di berbagai daerah di Indonesia telah merasakan manfaatnya. Namun, tidak semua sekolah mendapat jatah program tersebut, termasuk SD Negeri 1 Fajar Baru, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu.
Kepala SDN 1 Fajar Baru, Sai’an, S.Pd, mengungkapkan bahwa para siswanya sering menanyakan kapan mereka akan menerima makanan bergizi gratis seperti sekolah lain.
“Anak-anak kami sering bertanya, ‘Kapan ya, Pak, kami dapat makanan gratis seperti teman-teman di sekolah lain?’,” ujar Sai’an kepada ZTV melalui sambungan telepon, Kamis (9/10/2025).
Sai’an menjelaskan, jumlah siswa di sekolahnya mencapai 100 orang, dan pihak sekolah sudah tercatat sebagai penerima program MBG. Namun hingga kini, belum ada pendistribusian makanan bergizi dari pemerintah pusat.
“Letak sekolah kami di wilayah pedesaan, anak-anak sangat menunggu MBG. Tapi sampai sekarang belum pernah ada distribusi makanan gratis,” katanya.
Ia menambahkan, tidak hanya SDN 1 Fajar Baru yang belum menerima MBG, tetapi juga sejumlah sekolah lain di wilayah Kecamatan Pagelaran Utara.
“Bukan cuma sekolah kami, tapi hampir semua sekolah di Pagelaran Utara belum dapat. Saya juga belum tahu pasti apa penyebabnya,” ujar Sai’an.
Menurutnya, dapur MBG di wilayah Pantura yang berlokasi di Pekon Fajar Mulia sebenarnya sudah tersedia, namun hingga kini belum beroperasi.
“Dapur MBG-nya sudah ada, tapi belum jalan. Kami juga tidak tahu kendalanya apa,” ungkapnya.
Sai’an berharap pemerintah segera menyalurkan program MBG ke sekolah-sekolah di wilayahnya agar anak-anak bisa memperoleh asupan gizi yang layak.
“Banyak siswa kami berasal dari keluarga ekonomi lemah. Dengan adanya makanan bergizi gratis, mereka bisa belajar dengan lebih sehat dan semangat,” tuturnya.
Sebagai informasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan asupan gizi dan kesehatan anak-anak sekolah dasar, terutama di daerah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa distribusi program ini belum merata, sehingga perlu dilakukan evaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh peserta didik di Indonesia.
(Zainal)
